PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN DAN SISTEM BISNIS
Diposting oleh Dhamar Arif Rahman | | Posted On Senin, 23 April 2012 at 06.54
PERAN PEMERINTAH DALAM
PEREKONOMIAN DAN SISTEM BISNIS
Sistem perekonomian ada dua yaitu
system kapitalis dan system sosialis. Sistem perekonomian kapitalisme yang
murni menghendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan
pengaturan ekonomi oleh pemerintah. Kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat
diatur sendiri oleh para individu. Sedangkan dalam system perekonomian
sosialis, menghendaki semua aktivitas ekonomi adalah tanggungjawab pemerintah.
Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam system perekonomian sosialis sangat
besar.
Kedua system tersebut
masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pada masa sekarang ini tidak
tampak ada system kapitalis atau system sosialis murni yang berlaku dalam
perekonomian. Tetapi system perekonomian yang berlaku sekarang merupakan system
perekonomian yang bersifat campuran antara system perekonomian kapitalis dan
sosialis.
Tujuan dari pembangunan
ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai
tujuan tersebut pemerintah dapat ikut campur baik secara aktif maupun pasif.
Proses pemupukan cadangan atau capital stock dilakukan pemerintah dengan
melakukan perencanaan ekonomi makro dengan menetapkan target-target pembangunan
di sektor riil, fiskal dan moneter. Target tersebut dirumuskan dengan
memperhatikan system ekonomi, partisipasi pelaku ekonomi, sumber pendanaan, dan
berbagai kebijakan ekonomi yang diperlukan.
Menurut kaum klasik mengatakan
bahwa yang penting bagi Pemerintah adalah tidak mengerjakan aktivitas –
aktivitas yang telah dikerjakan oleh para individu, entah itu baik atau jelek ,
tetapi Pemerintah hendaknya mengerjakan aktivitas – aktivitas yang sama sekali
tidak / belum pernah dikerjakan oleh sector swasta baik secara perorangan
maupun bersama – sama.
Menurut Adam Smith( klasik ) , Pemerintah memiliki 3 fungsi
yaitu :
1. Fungsi
pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
2. Agar
warganegara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman
3. Fungsi
pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
4. Agar
setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama
5. Fungsi pemerintah untuk menyediakan
barang-barang yang tidak disediakan.
6. Agar
warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.
Tentang barang Publik
Barang publik merupakan barang, jasa, atau sistem yang harus
disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga
negaranya
Contoh barang publik:
Ø infrastruktur, seperti
jalan raya, jembatan, pelabuhan, dll
Ø sistem pertahanan
keamanan
Ø sistem peradilan
Pengadaan barang publik dapat dilakukan oleh pemerintah atau
perusahaan
Pemerintah dapat mengajak rumah
tangga perusahaan untuk menyediakan barang-barang publik, terutama untuk
barang-barang publik yang memiliki rivalry tinggi, seperti internet, telepon
selular, lapangan golf, TV cable, dll. Untuk barang-barang publik yang memiliki
tingkat rivalry rendah seyogyanya disediakan oleh pemerintah.
Menurut Montesqieu ( klasik ),
kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden
dan para pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian.
Peranan Pemerintah dalam perekonomian yaitu :
·
Menetapkan kerangka hukum (legal framework)
yang melandasi suatu perekonomian.
·
Mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat
subsidi dan pajak.
·
Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan
berbagai fasilitas seperti kredit , penjaminan pinjaman dan asuransi.
·
Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan
oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan.
·
Meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan
dari suatu kelompok ke kelompok lainnya
·
menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya
memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin dan sebagainya.
Ø Peran pemerintah dalam perekonomian
modern terbagi menjadi :
1. Peran alokasi
a. Pada
dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas.
b. Pemerintah
harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan
dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan
digunakan untuk memproduksi barang-barang individu
c. Pemerintah
harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa
besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat
disediakan oleh rumah tangga perusahaan
2. Peran distribusi
a. Pemerintah
harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan
secara efisien.
b. Pemerintah
harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam
masyarakat, misalnya melalui kebijakan:
·
perpajakan
·
subsidi
·
pengentasan kemiskinan
·
transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah
miskin
·
bantuan pendidikan
·
bantuan kesehatan, dll
3. Peran
stabilisasi.
a. Pada
pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda
perekonomiannya kepada pihak swasta / perusahaan.
b. Pemerintah
lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan
normal:
·
Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu
sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain
·
Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif :
·
inflasi terkendali
·
sistem keamanan terjamin
·
kepastian hukum terjaga
·
Peran Pemerintah secara Riil.
Hal-hal yang berkenaan dengan
peekonomian nasional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33,
yaitu :
1. Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
3. Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesare-besar untuk kemakmuran rakyat
4. Perekonomian
ansional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Kesimpulan:
Jadi Pemerintah memiliki peran
yang sangat penting dalam perekonomian , baik secara penuh maupun tidak penuh :
Secara Penuh pemerintah sebagai :
Ø Pemilih
Ø Pengatur
Ø Perencana
Ø Pelaksana
Ø Pengawas
